Kebijakan kontroversial Menteri, restu Jokowi?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam hitungan hari setelah menjabat sudah membuat gebrakan. Salah satu kebijakan yang ia ambil adalah wacana menghapus Ujian Nasional(UN). Penghapusan Ujian Nasional akan dimulai 2021 mendatang.(Liputan6.com pada 12 Des 2019, 17:14 WIB). Meskipun akhirnya pernyataannya kemudian diralat,  bahwa bukan dihapus akan tetapi diganti dengan bentuk tes yang lain, akan tetapi kadung membuat polemik. 

Sementara itu menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo menyampaikan rencana kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Edhy menyampaikan akan membuka izin ekspor benih lobster yang sebelumnya sangat ditentang oleh Susi. Menurut Edhy, rencana tersebut muncul karena adanya demand yang tinggi dari negara Vietnam terhadap benih lobster Indonesia serta ingin mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor ke Vietnam. Ia juga berharap nilai jual dari ekspor ilegal dapat menurun. Edhy menyatakan akan membuat aturan tentang pihak yang dapat melakukan ekspor, syarat, serta ketentuan yang harus dipenuhi. (suara.com)

Memang sudah menjadi kelaziman dalam organisasi apapun apabila berganti pimpinan akan berganti kebijakan juga.  Akan tetapi sebenarnya perlu dilihat juga dari berbagai aspek apakah pergantian kebijakan ini akan menimbulkan nilai positif serta lebih baik dari kebijakan sebelumnya,  atau hanya gimmick belaka yang hanya menghasilkan kegaduhan. Perlu kajian yang mendalam ketika melakukan perubahan kebijakan. Apabila kebijakan itu merupakan hal yang baru,  besar kemungkinan hanya akan menghasilkan perubahan yang juga dinamis. Pegawai ditingkat bawah harus membuat dan mempelajari peraturan baru,  teknik serta alat baru.  Menjadi masalah apabila kebijakan itu merupakan hal yang bertolak belakang dari kebijakan sebelumnya.  Dari sesuatu yang dulunya dilarang dan ilegal menjadi sesuatu yang dilegalkan. Akan ada implikasi luas dalam penerapan kebijakan tersebut.

Sasaran tembakpun beralih ke Presiden Jokowi mengingat dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019) pagi,  Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin mengatakan mengenai visi dan misi. Dalam arahannya Presiden kembali mengulang penegasannya, bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. “Ini tolong dicatat karena dalam lima tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini. Jadi dalam setiap rapat, baik rapat paripurna, di dalam rapat-rapat terbatas, di dalam rapat-rapat internal itu ada sebuah payung hukum,” kata Presiden.

Kebijakan-kebijakan beberapa menteri baru yang penuh polemik disinyalir sudah atas restu Presiden.  Seperti disinggung dalam pernyataan diatas bahwa tidak ada visi misi menteri,  secara tidak langsung kebijakan menteri Nadiem serta Edhy juga merupakan kebijakan Presiden Jokowi.  Segala sesuatu yang sudah diutarakan oleh para pembantu presiden ini tentunya sudah dibicarakan secara matang dan mendalam dalam rapat koordinasi dengan Presiden.  Pun tentunya dengan jajaran kementrian dibawah menteri langsung.  Karena lazimnya sebuah organisasi biasanya orang-orang dibawah pimpinan adalah orang yang benar-benar menguasai masalah.

Kajian serta penelitian harusnya memang mendahului sebuah wacana kebijakan.  Sebelum sebuah kebijakan diterapkan harus ada kajian mendalam. Uji coba juga hal yang wajib apabila sebuah kebijakan akan diterapkan. Setelah ada kajian, penelitian serta uji coba penerapan maka akan didapat nilai yang merupakan kesimpulan apakah kebijakan ini bisa diterapkan atau tidak.  Nilai sebuah kajian dan uji coba yang gagal masih jauh lebih baik daripada kekisruhan yang terjadi apabila kebijakan diterapkan tanpa kajian. Apalagi kemudian penerapan kebijakan tersebut digagalkan karena mendapat penolakan dari masyarakat. Sebuah kebijakan apalagi setingkat kementerian, jangan disamakan dengan tes pasar sebuah produk niaga.  Jika berhasil dijual maka akan diproduksi besar-besaran,  sebaliknya jika gagal maka tidak akan diproduksi. Apalagi semisal baru wacana,  tanpa adanya kajian,  disebar dimasyarakat,  kemudian direvisi ketika ada penolakan.  Kemudian dilempar wacana baru yang akan dilihat bagaimana reaksi masyarakat. Terus begitu diulangi lagi sampai Indonesia bubar,  eh.